Penyusunan Laporan Keuangan PKBL Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN

DESCRIPTION

Pengelola Program  Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memiliki payung hukum baru. Ada tiga poin perbedaan antara PERMEN Nomor: PER-O7/MBU/2015 dengan PERMEN Nomor: PER-05/MBU/2007. Pertama, sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan sebagian laba dan sumber lain yang sah. Kedua, besarnya dana yang disisihkan ditetapkan oleh Menteri/RUPS. Ketiga, kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut Program Kemitraan adalah memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 2,5 M.

Sementara itu, teknis pembuatan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2016 sesuai pasal 31 bertujuan agar tercipta keseragaman, akuntabel, dan auditable serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Pelaporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi kewajiban setiap BUMN Pembina. Laporan keuangan tersebut masih relatif baru bagi pengelola PKBL BUMN. Standar akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan di atas juga tidak diatur dengan jelas dalam Permen BUMN no 07/2015, sehingga dapat menyulitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan tahunan. Jika dilihat dari jenis laporan keuangan yang ada, standar akuntansi yang dapat dipakai merupakan penggabungan aktifitas semi perbankan dengan aktifitas sosial yang mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan entitas nirlaba ditambah dengan penerapan PSAK revisi 50 dan PSAK revisi 55 tentang aset keuangan, khususnya estimasi kerugian piutang dengan menggunakan metode discounted cashflow dan roll rate mode.

Penyusunan laporan keuangan oleh pengelola PKBL BUMN selama ini banyak menemui permasalahan di lapangan, seperti:

• Bagaimana memisahkan dan mencatat aset terikat dan aset tidak terikat?
• Bagaimana menghitung cadangan kerugian piutang mitra binaan?
• Bagaimana mencatat kelebihan angsuran untuk pengembalian dari mitra binaan?
• Bagaimana perlakuan perpajakan dari transaksi PKBL apakah dilaporkan sendiri atau menginduk ke BUMN?
• Bagaimana memperlakukan pengalihan dana dari unit PKBL yang lain?
• Bagiaman perlakuan piutang macet mitra binaan?
• Bagaimana menghitung estimasi kerugian piutang dengan metode discounted cashflow dan roll rate model seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK 50 dan 55?

Dengan dasar pertimbangan di atas, maka pelatihan ini dihadirkan untuk memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL BUMN sesuai dengan Permen BUMN 07/2015 yang mengacu ke standar PSAK 45, PSAK 50 dan 55 revisi terbaru. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pengelola PKBL BUMN untuk memahami secara mendalam isi dari Pedoman Akuntansi tersebut untuk tujuan penerapan di lapangan. 

COURSE OUTLINE

• Aktvitas PKBL, Siklus akutansi dan audit
• Akutansi Program Kemitraan
• Studi Kasus Akutansi Program Kemitraan
• Akutansi Program Bina Lingkungan
• Studi Kasus Akutansi Program Bina Lingkungkan
• Laporan keuangan PKBL dan Laporan Kinerja
• Studi kasus Gabungan 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation 

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch, 2 X Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Penyusunan Laporan Keuangan PKBL Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 25, 2024

Sertifikasi Pelayanan Prima (Service Excellent) by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Public Speaking by BNSP